Kebijakan pembangunan di ibukota terus menjauh dari khittah yang diletakkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa dalam membangun kota Jakarta.
Salah satu contohnya penggusuran semena-mena terhadap wong cilik dan kaum marhaen yang terus berlangsung di era Ahok.
Demikian disampaikan Nanang Djamaludin, Sekjen Gerakan Rebut Jakarta Selamatkan Indonesia (Gerak's Indonesia) dalam tereangan tertulisnya kepada Redaksi, Jumat (2/9).
"Di bawah rezim Ahok, pembangunan yang dijalankan lebih menonjol untuk kepentingan kaum modal dan orang-orang kaya. Sementara rakyat kecil banyak yang digusur karena dianggap mengganggu pemandangan dan keamanan para kaum modal dan jaringan oligarki penopangnya," kata dia.
Bahkan, kata dia, sekelompok kelas menengah dan intelektual, yang sadar atau tidak, telah "murtad" dari semangat mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan rela menjadi perkakas pelengkap kaum modal dan bonekanya.
Dalam kasus reklamasi misalnya, kata dia, lewat analisis atas oligarki kekuasaan kaum modal, maka agak sulit bagi Ahok berkelit bahwa dirinya merupakan refresentasi boneka para taipan dan kaum modal, yang membantu melapangkan jalan bagi perwujudan desain model pembangunan Jakarta agar sesuai dengan selera-selera, hasrat-hasrat, dan hobi-hobi para taipan dan kaum modal itu.
"Sehingga keuntungan bisa mereka keruk sebesar-besarnya, dan masa bodoh dengan kelestarian lingkungan hidup. Bahkan tak peduli nasib wong cilik dan kaum marhaen," kata dia.
Bila ini terus dibiarkan, betapa berbahayanya kondisi kekinian dan masa depan DKI Jakarta di bawah Ahok. [ipk]
Salah satu contohnya penggusuran semena-mena terhadap wong cilik dan kaum marhaen yang terus berlangsung di era Ahok.
Demikian disampaikan Nanang Djamaludin, Sekjen Gerakan Rebut Jakarta Selamatkan Indonesia (Gerak's Indonesia) dalam tereangan tertulisnya kepada Redaksi, Jumat (2/9).
"Di bawah rezim Ahok, pembangunan yang dijalankan lebih menonjol untuk kepentingan kaum modal dan orang-orang kaya. Sementara rakyat kecil banyak yang digusur karena dianggap mengganggu pemandangan dan keamanan para kaum modal dan jaringan oligarki penopangnya," kata dia.
Bahkan, kata dia, sekelompok kelas menengah dan intelektual, yang sadar atau tidak, telah "murtad" dari semangat mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan rela menjadi perkakas pelengkap kaum modal dan bonekanya.
Dalam kasus reklamasi misalnya, kata dia, lewat analisis atas oligarki kekuasaan kaum modal, maka agak sulit bagi Ahok berkelit bahwa dirinya merupakan refresentasi boneka para taipan dan kaum modal, yang membantu melapangkan jalan bagi perwujudan desain model pembangunan Jakarta agar sesuai dengan selera-selera, hasrat-hasrat, dan hobi-hobi para taipan dan kaum modal itu.
"Sehingga keuntungan bisa mereka keruk sebesar-besarnya, dan masa bodoh dengan kelestarian lingkungan hidup. Bahkan tak peduli nasib wong cilik dan kaum marhaen," kata dia.
Bila ini terus dibiarkan, betapa berbahayanya kondisi kekinian dan masa depan DKI Jakarta di bawah Ahok. [ipk]
